Politisi Golkar : Ini Bukan Republik Odong-odong
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah satu kementerian lagi dalam kabinetnya yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman. Hanya saja, penambahan satu menko itu hanya diberitahukan via telepon ke pimpinan DPR RI.
Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Menurutnya, pemberitahuan penambahan satu menko itu hanya disampaikan salah satu tim transisi bentukan Jokowi kepada pimpinan DPR melalui telepon.
"Ada satu lagi yang disembunyikan, terkait Menko Kemaritiman, tapi tidak ada dalam surat ini. Kenapa presiden tidak minta pertimbangan DPR. Ini memang hak presiden, tapi undang-undang mengatur harus minta pertimbangan DPR," kata Sekretaris Fraksi Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu, di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (23/10).
Perubahan ini, menurut Bamsoet, harus ada surat susulan dari Presiden Jokowi ke pimpinan DPR. Bukan dengan menyampaikannya melalui telepon seperti yang dilakukan tim transisi Jokowi.
"Saya dengar dari tim transisi ada yang telepon pimpinan DPR, bahwa ada satu menko lagi, Kemaritiman. Ya gak bisa dong (via telepon), ini kan bukan Republik odong-odong. Presiden harus jelaskan," tandasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah satu kementerian lagi dalam kabinetnya yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman. Hanya saja, penambahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Era Anna Muawanah Bojonegoro Raih Prestasi Terbaik Ketiga Nasional EPPD 2023
- Pentingnya Literasi Keuangan untuk Menghindari Jebakan Pinjol
- Cegah Lobi-Lobi, Tuntaskan Kasus Emas Secepatnya!