Ketum ADKASI Serukan Honorer K2 Golput

Ketum ADKASI Serukan Honorer K2 Golput
Delegasi honorer K2 minta dukungan DPRD agar segara diangkat menjadi CPNS. Foto: istimewa for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menyerukan honorer K2 (kategori dua) yang belum juga diangkat jadi CPNS, untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pemilu 2019.

Politikus PDI Perjuangan yang saat ini menjabat ketua DPRD Mamuju Utara, Sulbar, sikap golput sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan revisi UU ASN (aparatur sipil negara). "Jika UU ASN tidak juga disahkan tahun ini, golput pemilu," ujar Lukman yang dihubungi JPNN, Senin (30/4).

Ajakan golput pemilu bagi honorer K2 ini, menurut Lukman bukan tanpa alasan. Selama ini honorer K2 telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Namun, mereka tidak dihargai dan sama sekali tidak mendapat perhatian pemerintah. Wajar jika momen politik dan Pilkada serentak, menyuarakan gerakan golput 2019.

"Kalau ADKASI tidak mungkin golput. Yang golput ratusan ribu honorer K2. Bisa dibayangkan berapa banyak suara rakyat yang tidak tersalurkan. Karena apa? Karena mereka kecewa dengan pemerintah," serunya.

Terlahir dari parlemen jalanan, Lukman mengaku tidak gentar menghadapi risiko atas sikapnya menyerukan golput pemilu. Dia juga tidak takut kehilangan jabatan jika itu risiko memerjuangkan orang-orang yang terzalimi, seperti dialami para honorer K2.

"Perjuangan ini tidak ada muatan politik karena kami lahir dari kampung. Bukan pengin jadi penguasa tapi jadi abdi masyarakat," tutupnya. (esy/jpnn)


Ketum ADKASI Lukman Said terang-terangan menyerukan honorer K2 untuk golput pada pemilu 2019 karena revisi UU ASN belum ada kejelasan.


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News