Demi HAM, Gubernur DIY Harus Dipilih
Rabu, 26 Januari 2011 – 04:24 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui bahwa usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta bukanlah harga mati. Meski demikian ia mengingatkan bahwa konsep RUUK yang disodorkan pemerintah bukan semata-mata mengusulkan pemilihan kepala daerah DIY demi alasan demokrasi. Mendagri mengakui, UUD 1945 terutama pasal 18 B memang mengakui keistimewaan suatu daerah. Namun Mendagri juga mengungkap alasan bahwa Gubernur tetap harus dipilih karena pasal 27 UUD 1944 tentang kedudukan warga negara yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
Menurut Mendagri, pemerintah juga berpegang dengan asas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konsep RUUK. Mendagri menyampaikan hal itu terkait rencana pembahasan RUUK DIY di DPR yang akan dimulai Rabu (27/1) ini.
Baca Juga:
"Jadi soal istilah gubernur utama, itu bukan harga mati. Tapi gubernurnya tetap dipilih, karena itu amanat undang-undang. Karena kita melihat dari konstitusi," kata Mendagri di kantornya, Selasa (25/1).
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui bahwa usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta
BERITA TERKAIT
- Menaker Ida Sosialisasikan Program Jaminan Sosial ke PMI di Makau
- KPK Beri Peringatan Keras Terhadap Mantan Wakil Ketua DPR Ini
- Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan Minibus yang Tertabrak KA Pandalungan
- Hamdalah, Ketua Bawaslu Jember Selamat dari Kecelakaan Maut
- Polda NTT Periksa 6 WNA Asal Tiongkok
- KPK Minta Imigrasi Mencegah mantan Petinggi Gerindra Ini