Demi HAM, Gubernur DIY Harus Dipilih

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui bahwa usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta bukanlah harga mati. Meski demikian ia mengingatkan bahwa konsep RUUK yang disodorkan pemerintah bukan semata-mata mengusulkan pemilihan kepala daerah DIY demi alasan demokrasi.

Menurut Mendagri, pemerintah juga berpegang dengan asas Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konsep RUUK. Mendagri menyampaikan hal itu terkait rencana pembahasan RUUK DIY di DPR yang akan dimulai Rabu (27/1) ini.

"Jadi soal istilah gubernur utama, itu bukan harga mati. Tapi gubernurnya tetap dipilih, karena itu amanat undang-undang. Karena kita melihat dari konstitusi," kata Mendagri di kantornya, Selasa (25/1).

Mendagri mengakui, UUD 1945 terutama pasal 18 B memang mengakui keistimewaan suatu daerah. Namun Mendagri juga mengungkap alasan bahwa Gubernur tetap harus dipilih karena pasal 27 UUD 1944 tentang kedudukan warga negara yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.