MAKASSAR - Dari komposisi belanja APBD Sulsel Tahun Anggaran 2012 terungkap pula bahwa alokasi anggaran khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov mencapai Rp896 miliar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Sulsel Tahun Anggaran 2012 setelah melalui pembahasan di DPRD Sulsel mencapai Rp4,7 triliun. Penetapan APBD digelar di DPRD Sulsel, Jumat malam, (30/12).

Dari total APBD 2012 sebesar Rp4,7 triliun tersebut, akan dialokasikan dalam belanja langsung sebesar Rp1,381 triliun. Sedang belanja tidak langsung sebesar Rp3,379 triliun.

Koordinator Badan Anggaran DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin, menjelaskan bahwa dari hasil kahir pembahasan di tingkat DPRD, APBD Sulsel Tahun Anggaran 2012 masih mengalami defisit sebesar Rp159 miliar. Pasalnya jumlah pendapatan dalam APBD 2012 hanya Rp4.6 triliun lebih. Sementara belanja yang direncanakan mencapai Rp4,7 triliun lebih.

"Defisit ini akan ditutupi oleh Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran, red) tahun anggaran 2011," ungkap Burhanuddin.

Merujuk ke kerangka APBD inilah, terungkap jika alokasi anggaran khusus untuk PNS di lingkup Pemprov mencapai Rp896 miliar. Terdiri dari belanja pegawai khusus gaji yang melekat pada pos belanja tidak langsung sebesar Rp738 miliar, ditambah belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung Rp158 miliar.

"Belanja pegawai yang melekat di pos belanja langsung tersebut merupakan honor-honior kegiatan," jelas Burhanuddin. 

Sementara itu, dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD Sulsel kemarin, Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan menolak penetapan APBD Sulsel. Fraksi ini beralasan, hingga sore kemarin hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait APBD 2012 belum diterima DPRD Sulsel maupun Pemprov Sulsel.

"Apanya yangn mau ditetapkan sementara barang ini (APBD red) masih ada di Jakarta. Kita tidak mau membeli kucing dalam karung," kata Ketua Fraksi PDK, Adil Patu.

Adil juga menegaskan bahwa Fraksi PDK menolak penetapan APBD 2012 karena masih banyak item di dalamnya yang belum melalui pembahasan. Seperti, beber Adil, anggaran pendidikan gratis, kesehatan gratis serta anggaran bantuan untuk beasiswa. Adil berdalih hal ini belum pernah dibahas di tingkat komisi. (jpnn)