Ajukan Kasasi Putusan Bebas, Kejaksaan Dikritisi
Rabu, 29 Februari 2012 – 20:20 WIB
JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung yang sering melawan putusan bebas murni di pengadilan tingkat pertama dengan mengajukan kasasi, dinilai sebagai bentuk nyata pelanggaran terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindakan kejaksaan tersebut dinilai mengada-ada sebab Pasal 244 KUHAP dengan tegas menyatakan putusan bebas murni tak bisa dikasasi. Putusan yang menyatakan Parlin tak bersalah dan terbebas dari segala tuntutan jaksa tersebut kemudian jadi mentah ditahap kasasi. Sikap kejaksaan yang bersikukuh mengajukan kasasi menurut Parlin tak lepas dari permainan mafia hukum di jajaran kejaksaan.
"Mungkin ada alasan tertentu atau ada main. Sangat jelas diatur KUHAP, kasasi tidak bisa diajukan untuk putusan bebas," tegas pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Andi Hamzah di Jakarta, Rabu (29/2).
Hal itu disampaikan Andi guna menanggapi langkah kejaksaan yang mengajukan kasasi atas putusan bebas murni terhadap Direktur Utama PT Satui Bara Tama (SBT) Parlin Riduansyah, dalam perkara eksplorasi lahan kawasan hutan. Parlin oleh oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 19 April 2010 diputus bebas.
Baca Juga:
JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung yang sering melawan putusan bebas murni di pengadilan tingkat pertama dengan mengajukan kasasi, dinilai sebagai
BERITA TERKAIT
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua