Birokrasi Masih Sulit Netral
Kamis, 01 Maret 2012 – 16:27 WIB
JAKARTA--Masih adanya keterlibatan PNS dalam setiap agenda pilkada, menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo karena tidak netralnya birokrasi. Akibatnya, nasib PNS bisa diombang-ambing mengikuti keinginan pimpinan daerah."Birokrasi harusnya netral dan terhindar dari kepentingan-kepentingan pihak tertentu," ujar Eko di Jakarta, Kamis (1/3). Guru besar UI ini pun meminta agar pejabat pembina kepegawaian menegakkan netralitas PNS di instansi pusat dan daerah, sehingga pegawai dapat melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Diakuinya, dalam praktik di lapangan, hal ini tidak mudah dilakukan. Untuk itu, peraturan-peraturan kepegawaian yang ada harus mendukung terciptanya netralitas PNS secara optimal.
Baca Juga:
"Dalam konteks inilah, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN layak melakukan analisis kebijakan publik terhadap peraturan-peraturan di bidang kepegawaian," tuturnya.
Baca Juga:
JAKARTA--Masih adanya keterlibatan PNS dalam setiap agenda pilkada, menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko
BERITA TERKAIT
- Masjid JIEP Jayakarta Bakal Jadi yang Terbesar di Jakarta Timur
- Sampah Jakarta 8.200 Ton, DPRD Usulkan Tiru Singapura
- Kabar Terbaru dari Kapolres Metro Jakarta Utara Soal Kasus Kematian Taruna STIP Marunda
- Ketum MUI dan LDII Yakini Kebebasan Beragama Adalah Identitas Bangsa
- Pupuk Kaltim Mulai Proses Revamping Pabrik Tertua
- Jepang Sedang Siapkan Aturan Baru Bagi Pekerja Asing, Begini Harapan Menteri Ida Fauziyah