Terbukti Dimanipulasi, Honorer K1 Bisa Dianulir
Jumat, 01 Juni 2012 – 23:16 WIB
JAKARTA - Presiden SBY telah menerbitkan PP Honorer Tertinggal Nomor 56 Tahun 2012. Itu berarti, honorer K1 sudah bisa diangkat CPNS tahun ini juga. Meskipun sudah bisa dipastikan akan diangkat, namun berkasnya harus melalui verfikasi. Jika nanti dalam penelitian administrasi honorer ditemukan ada manipulasi, maka Kemenntrian PAN & RB akan mengambil tindakan tegas.
Tindakan tegas yang dimaksud adalah menganulir honorer. Apalagi kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN & RB Ramli Naibaho, di dalam PP No 56 Tahun 2012 telah diamanatkan untuk memeriksa kembali dokumen honorer K1.
"Artinya, setelah lolos dan dinyatakan clear, masih ada tahapan pemberkasan. Di situ semua berkas dan dokumen akan diperiksa lagi untuk penerbitan SK. Kalau kemudian ditemukan ada data palsu, honorer yang bersangkutan bisa dianulir," jelas Ramli dalam jumpa pers di Kantor Kemenpan & RB, Jumat (1/6).
Pemeriksaan yang berulang-ulang ini, lanjutnya, untuk memastikan honorer K1 yang diangkat benar-benar sesuai kriteria (yang ditetapkan melalui PP). "Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah bisa menganulir honorer yang ditemukan datanya palsu. Kami tidak ingin jatah orang (honorer legal) dikasi ke honorer yang ilegal. Karena itu honorer harus bersabar, pemeriksaan yang berulang-ulang ini karena pemerintah tidak mau salah mengangkat CPNS," terangnya.
JAKARTA - Presiden SBY telah menerbitkan PP Honorer Tertinggal Nomor 56 Tahun 2012. Itu berarti, honorer K1 sudah bisa diangkat CPNS tahun ini juga.
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Jumlah Honorer Bertumpuk, 3 Janji Menteri Anas Ditunggu, Pengangkatan jadi PPPK 2024 Kapan?
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024