Jumat, 24 Oktober 2014 | 18:22:37
Home / Politik / Pilkada / Dana Hibah Rp1,3 Triliun Diselewengkan untuk Kampanye

Kamis, 28 Juni 2012 , 11:04:00

BERITA TERKAIT

POTENSI penggunaan dana APBD untuk kampanye pasangan calon incumbent sangat memungkinkan terjadi dalam Pilkada DKI 2012. Indikasinya terlihat dari peningkatan anggaran melalui program penyaluran dana hibah. Demikian ditegaskan Pengamat Politik Arbi Sanit kepada INDOPOS (JPNN Grup).

Menurut dia, penggunaan dana APBD untuk kampanye bisa terjadi dalam pilkada. Pihak yang berpeluang melakukan penggunaan dana daerah yakni incumbent. Seperti dana hibah, sangat mungkin terjadi adanya penerimaan dana oleh lembaga atau yayasan yang jumlahnya tidak sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam APBD. “Kalau alokasinya sepuluh juta, bisa saja hanya diterima satu juta dan penerima langsung tanda tangan,” ujar Arbi.

Apalagi berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), telah terjadi peningkatan anggaran hibah yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2011, dana hibah sebesar Rp 706 miliar. Kemudian melonjak menjadi Rp 1,3 triliun di 2012. Alokasi dana itu rentan disalahgunakan. Sebab tidak djabarkan pengalokasian untuk lembaga mana saja. Hal itu terlihat dalam Perda APBD 2012.
 
Arbi juga mengatakan, penyalurannya sangat mungkin terlaksana. Hanya saja, terbuka peluang korupsi dalam penyalurannya. “Memang alokasi dana hibah paling gampang dikorupsi untuk kepentingan Pilkada DKI. Besar sekali kemungkinan disalahgunakan,” tandas dia.

Sehubungan dengan kemungkinan adanya pemanfaatan dana itu untuk kampanye incumbent, sambung Arbi, semestinya alokasi dana itu dibekukan sementara. “Ada keanehan, mau pilkada justru alokasi dana hibah semakin besar,” celoteh Arbi.

Beberap alokasi anggaran lainnya yang juga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yakni terkait dengan iklan yang meningkat tajam. Pada 2011 sebesar Rp 7,5 miliar, tahun 2012 menjadi Rp 28 miliar. Begitu juga dengan alokasi dana untuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Tahun 2011 sebesar Rp 3 miliar, tahun 2012 meningkat menjadi Rp 5,2 miliar.

Alokasi anggaran yang dinilai Fitra sangat mencolok yakni peningkatan dana operasional Gubernur Fauzi Bowo. Di tahun 2011 sebesar Rp 6,8 miliar. Sedangkan tahun 2012 menjadi Rp 8,6 miliar. Dikawatirkan alokasi anggaran itu digunakan incumbent untuk keliling wilayah dalam rangka mengkampanyekan diri. (wok)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar