Minggu, 20 April 2014 | 12:46:04
Home / Ekonomi / Properti / Bangun 15 Bandara Baru Butuhkan Rp6 Triliun

Selasa, 21 Agustus 2012 , 15:51:00

RELATED NEWS

JAKARTA - Memacu pertumbuhan ekonomi, mulai tahun depan pemerintah akan membangun 15 bandara baru. Anggarannya diperkirakan Rp6 triliun.
   
Pembangunan bandara baru akan diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur seperti di Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk sebagian kecil di wilayah Barat Indonesia.

"Terkait pembangunan 15 bandara baru, anggarannya terpecah memang belum kita susun tetapi kita sudah ada total angkanya," ungkap EE Mangindaan di Kantor Kemenko Jakarta, di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurut Mangindaan, ada dana untuk kebutuhan udara yang besarnya sekira Rp6 triliun. Mangindaan berpendapat, untuk mendukung koneksitas antarwilayah (domestic connectivity), pemerintah akan memanfaatkan anggaran infrastrukutr untuk membiayai 15 bandara udara baru.

Selain itu, pemerintah akan mengembangkan rehabilitasi sekira 120 bandar udara. "Semuanya sekira Rp 6 triliun nanti kita lihat, kita sudah dapatkan untuk kebutuhan udara. Sekira Rp120 miliar untuk rehabilitasi dan untuk membuat satu bandara baru paling sedikit dana yang harus dikeluarkan adalah Rp50 miliar untuk jangka 2 dan 3 tahun ke depan," urainya.

Menyikapi program tersebut, ekonom Unhas Idrus Taba mengatakan, pembangunan infrastruktur adalah hal mutlak untuk memacu percepatan pembangunan sebuah kawasan atau negara. "Di negara mana pun, infrastruktur seperti bandar udara itu memang harus ada karena sangat dibutuhkan untuk memacu pembangunan," jelasnya.

Hanya saja yang penting dilakukan adalah kajian ekonomi wilayahnya. "Apakah pemilihan tempat pembangunan bandara itu benar-benar sesuai kajian ekonomi. Seberapa besar aksesnya terhadap wilayah sekitar," kata Idrus mengingatkan.

Menurut dia, pembangunan sebuah infrastruktur harus mempertimbangkan efek atau daya picu ekonominya. "Kalau kajian wilayahnya benar-benar mengacu pada hukum ekonomi, saya kira program itu sangat besar. Tetapi kita juga patut curiga jangan-jangan program itu lebih kental kepentingan politiknya," jelas Idrus.

Karena itu, dia menekankan agar belanja negara yang cukup besar itu, benar-benar dilakukan pengkajian secara matang tanpa kepentingan politik. Bagi Idrus, efektivitas sebuah infrastruktur adalah daya picunya harus sebesar dana yang digelontorkan. "Jangan sampai belanja yang besar itu efek ekonomi yang diharapkan karena adanya kepentingan politik," kata Idrus. (fmc-upi)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar