Selasa, 31 Maret 2015 | 06:03:50

Sabtu, 25 Agustus 2012 , 06:53:00

JAKARTA - Pembahasan rancanan undang-undang aparatur sipil negara (RUU ASN) antara pemerintah dengan Komisi II DPR masih alot. Pemerintah terkesan hati-hati untuk memutuskan produk hukum itu. Padahal aturan ini penting, diantaranya soal standarisasi gaji tenaga honorer atau pegawai non-PNS.

Saking alotnya pembahasan RUU ASN, pemerintah dan DPR belum sepakat untuk urusan-urusan sepele. Seperti penggunaan istilah tenaga honorer atau non-PNS. "Pilihan istilahnya sementara ini antara PTT (pegawai tidak tetap) atau pegawai non-permanen," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno.

Eko mengatakan, posisi RUU ASN ini cukup strategis sehingga tidak bisa diselesaikan ala kadarnya. Di internal pemerintahan sendiri, yang melibatkan sejumlah kementerian, Eko mengatakan materi RUU ASN masih terus digodok. Dia mengatakan pemerintah tidak bisa mengambil resiko negatif, apalagi berkaitan dengan jumlah PNS (pegawai negeri sipil) yang mencapai 5,6 juta jiwa.

Menurut pejabat asal Kabupaten Tranggalek, Jawa Timur itu, dalam RUU ASN ini juga dibahas soal nasib tenaga honorer. Istilah tenaga honorer ini untuk mempermudah penyebutan, soalnya istilah yang resmi belum dikeluarkan. Eko menuturkan jika dalam RUU ASN ini sebelum mulai bekerja, tenaga honorer wajib meneken kontrak.

Dalam kontrak ini, tertuang jelas soal upah atau gaji yang akan mereka terima. Melalui sistem ini, akan berlaku standarisasi upah bagi tenaga honorer. Tidak seperti sekarang, dimana gaji honorer sangat beragam. Mulai dari Rp 200 ribu per bulan, hingga hampir Rp 1 juta per bulan walaupun tidak banyak jumlahya.

Eko mengatakan aturan pengangkatan tenaga honorer atau non-PNS dalam RUU ASN ini harus dibahas secara matang. Dia mengatakan, kasus menumpuknya tenaga honorer hingga hampir 1 juta jiwa saat ini tidak boleh terulang di masa mendatang.

Dia mengatakan, banyaknya tenaga honorer seperti yang sekarang ini muncul bisa berakibat fatal. Diantaranya mereka ujung-ujungnya selalu meminta diangkat menjadi CPNS. Celakanya, mereka minta diangkat langsung menjadi CPNS tanpa tes. Alasannya, mereka merasa sudah mengabdi puluhan tahun.

Menurut Eko, melalui RUU ASN ini pemerintah akan memangkas pintu masuk rekrutmen tenaga honorer yang saat ini banyak sekali. "Coba lihat, saat ini kepala sekolah atau kepala yayasan saja bisa mengangkat tenaga honorer. Nanti tidak bisa seperti ini," katanya. Proyeksi siapa yang berhak mengangkat tenaga honorer ini akan diputuskan dalam pengesahan RUU ASN.

Selain membatasi pintu masuk menjadi tenaga honorer, RUU ASN ini nantinya akan membatasi juga posisi-posisi pekerjaan yang boleh diisi tenaga honorer. Eko mengatakan, tenaga honorer ini nantinya hanya akan digunakan untuk posisi-posisi strategis. "Istilah kami hanya untuk tenaga-tenaga ahli yang langka," kata dia.

Misalnya ketika saat ini pemerintah dan DPR sedang menggodok RUU ASN, maka pemerintah bisa mengangkat tenaga honorer yang ahli dibidang manajemen kepegawaian atau aparatur negara. Dimana tenaga honorer ini hanya terikat kontrak sampai pembahasan RUU rampung.

Aturan ini otomatis merubah kecenderungan penempatan posisi tenaga honorer saat ini. Seperti diketahui, saat ini tenaga honorer hampir tersebar di segala lini. Mulai dari supir, tukang kebun, staf tata usaha (TU), hingga guru, perawat, dan bidan. (wan)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
 
        1. 12.03.2015,
          01:26
          Samuel
          Anda bekerja untuk negara. Masak masih mau mentingin diri sendiri. Seharuskan kalian bersyukur masih bisa dapat gaji.
        2. 24.09.2014,
          11:56
          ARMAN
          Kami yang honor berharapan besar dapat di angkat sebagai CPNS namun yang di angkat sebagai CPNS itu bukan orang-orang yg honor, negara ini akan H
        3. 10.06.2014,
          08:56
          Qnoy
          bapak / ibu kami bekerja itu negara bukan untuk individu,qt ingin negara ini maju tetapi pikirkan jg nasib klrg pegawai nya....
        4. 18.02.2014,
          22:43
          doni
          Bapak bukan honorer jadi bapak tidak merasakan liku-liku kami, kalo mau kita tukaran tempat piye????
        5. 13.02.2014,
          14:07
          ari
          tidak usah diangkat PNS cukup setarakan gaji kita ya udah bangga karena honorer selama ini jauh di bawah standar bagai mana lah seyogya nya.
        6. 17.01.2014,
          11:54
          A. SIDDIK SAWANG
          Kami di daerah sangat mengharapkan kejelasan tentang ASN non PNS yang selama ini sudah bekerja di berbagai Instanis Pemerintah dan mereka legal.
        7. 20.12.2013,
          20:07
          VANIA MESAK
          padamu negri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, apa arti semua ini..................
        8. 20.11.2013,
          14:46
          Wadon
          Honorer adalah budak pns,yuuk pns kita perang otak From mobile
        9. 08.11.2013,
          14:47
          tartir
          Sejak 2005 honorer itu dilarang. lihat PP No.48 thn 2005, No.43 thn 2007, No.56 thn 2012. yg SK sebelum 2005 udah diangkat PNS.. eh muncul lagi..
        10. 08.11.2013,
          14:22
          tartir
          lingkaran setn ini gak pernah berhenti... coba di cek... hampir semua honorer yg ada di inst. pemerintah itu adalah kerabat orang dalam.