Jumat, 31 Oktober 2014 | 01:17:03
Home / Berita Daerah / Sumut / BPKP Masih Sisir Data Honorer K1 Pemko Medan

Jumat, 01 Maret 2013 , 06:35:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga saat ini masih melakukan audit tujuan tertentu (ATT) terhadap data-data 251 honorer kategori satu (K1) di Pemko Medan.

Targetnya, Maret mendatang sudah kelar dan bisa diketahui siapa saja honorer K1 di Pemko Medan yang lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan siapa saja nama-nama yang gagal.

Dengan demikian, bisa dikatakan, honorer K1 di Pemko Medan masuk gelombang terakhir proses audit BPKP, karena seluruhnya secara nasional memang ditargetkan beres bulan depan.

"Sudah sebagian daerah yang diperoleh hasil ATT-nya. Untuk Medan masih diteliti tapi diharapkan hasil audit tersebut bisa diperoleh dalam waktu dekat. Ini mengingat jadwal clearens honorer KI ditarget Maret tuntas," ujar Kepala BPKP Mardiasmo kepada JPNN di Jakarta.

Penjelasan yang sama disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Eko Sutrisno. Dia menjelaskan, jika proses audit oleh BPKP sudah selesai, maka hasilnya akan dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Setelah itu akan ditetapkan berapa formasi bagi honorer yang memenuhi kriteria. Diharapkan hasil ATT Pemko Medan dapat mengikuti jadwal yang ditetapkan Komisi II DPR yaitu bulan Maret," ujar Eko kepada koran ini kemarin.

Sebelumnya, Sekretaris KemenPAN-RB Tasdik Kinanto menjelaskan, hasil quality assurance (QA) BPKP ada 8.632 honorer K1 yang dialihkan masuk kategori dua (K2), 306 tidak memenuhi kriteria (TMK, dan 2013 sementara di audit tujuan tertentu (ATT).

Dijelaskannya, ada sembilan alasan yang menyebabkan honorer K1 dinyatakan tidak memenuhi kriteria.

Antara lain pembiayaan non APBN/APBD, pembayaran terputus-putus, indikasi SPJ palsu atau fiktif, tidak dapat dilaksanakan ATT, indikasi SK palsu, berkas keuangan tidak lengkap, honor di-SPJ-kan pada satuan kerja lain, kesulitan data dan daerah bencana, dan pengangkatan bukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Sebelumnya sudah kerap diberitakan, ada 17 honorer K1 di Setwan DPRD Kota Medan yang terancam gagal karena Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai tenaga honorer diterbitkan oleh ketua DPRD, yang bukan merupakan PPK. (sam/esy/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar
      1. 19.03.2013,
        09:45
        honorer 1/4 abad
        nasib tidak menentu, kpn lagi kita tidak dibohongi oleh kebohongan publik, gmna negara ini kok tega tganya membunuh honorer pupus harapan
      2. 08.03.2013,
        02:05
        opinium
        Apabila 17 honda 1 setwan medan tidak lulus menjadi cpns maka BPKP,BKN,dan KEMENPAN_RB menunjukan sebuah kebohongan terhadap publik..karena dengan SK yang sama 10 honorer bisa diangkat sebelumnya dan sekarang sudah menjadi PNS...dan dengan dasar nih mungkin bisa di jadikan sebuah tuntutan keadilan ke DPR atau ranah hukum. From mobile
      3. 07.03.2013,
        12:08
        fahri ramadhan
        tlng tampilkan daerah yg sdh di proses ATT honorer k1.khususx honorer k1 kab.jeneponto. From mobile
      4. 06.03.2013,
        00:06
        Kibus
        Pemko Medan tidak punya honor k1 lagi
        semua k1 di pemko medan palsu terutama dari dinas pertamanan, penipu semua kadisnya seret ke penjara segera
      5. 01.03.2013,
        15:17
        kategori 1
        sampai kpn pak kt nunggu,selesaikan secepatnya jng molor mulu....
      6. 01.03.2013,
        10:59
        hidayat
        jgn kau maki2
      7. 01.03.2013,
        09:03
        kampret
        LAMBAT banget Kerja nya BPKP dari Des 2012 sampe sekarang blum selesai juga ATT yg di pemko Medan..Ngapain aja selama 2 bulan ini??
      8. 01.03.2013,
        08:38
        nyut
        Bicra masalah target. Tape kale basi. Setan kau BPKP. From mobile
      9. 01.03.2013,
        07:14
        Honorer K1
        MEDN KAU KAYA TAAAAAAiiiii bikin semua kagak Beres beres....