Pemerintah Terima 350 Surat Aduan Honorer K1

JAKARTA - Sebanyak 350 surat aduan berkaitan dengan data honorer kategori satu (K1) hasil quality assuarance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masuk ke pemerintah pusat. Surat ini dilayangkan 229 instansi baik pusat dan daerah kepada Menteri PAN-RB dengan tembusan kepala BKN sejak 19 Desember 2012 sampai 26 Februari 2013.

"Surat aduan yang masuk dari 19 Desember-26 Februari ada 350an. Jumlah ini bertambah lagi sampai hari ini, hanya saja angka pastinya saya belum dapat," ungkap Kasubag Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN), Petrus Sujendro yang dihubungi, Senin (11/3).

Surat aduan dari masyarakat terutama honorer ini, lanjutnya, rata-rata mempertanyakan hasil verifikasi validasi (verval) dan QA yang dilakukan BPKP. Mereka membandingkan hasil verval BKN yang diumumkan di website dengan data BPKP.

"Mereka protes, pengumuman di website lolos, tapi begitu diserahkan formasi pada 19 Desember mereka justru dinyatakan tidak memenuhi kriteria karena melihat hasil pemeriksaan BPKP," terang Petrus.