Pemerintah Terima 350 Surat Aduan Honorer K1

Dijelaskannya, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR RI, pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer untuk mengajukan surat aduan/klarifikasi lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selanjutnya BKD yang akan meneruskan aduan tersebut kepada MenPAN-RB dengan tembusan kepala BKN. Aduan ini akan ditampung oleh kelompok kerja yang dipimpin oleh KemenPAN-RB.

"Mengingat ini sudah tanggal 11 Maret, kemungkinan surat aduan itu juga akan dibahas oleh pokja. Apalagi tenggat waktu bagi honorer K1 untuk melengkapi dokumen yang ada hanya sampai 8 Maret," tandasnya.

Seperti yang diberitakan, Komisi II DPR RI dan pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer K1 yang TMK untuk melengkapi dokumennya hingga 8 Maret. Bila dokumennya valid bahwa yang bersangkutan benar-benar honorer K1, pemerintah menjamin bisa dinaikkan statusnya menjadi memenuhi kriteria (MK).(esy/jpnn)