Anggaran Dicoret, DKI Gagal Beli Truk Sampah

jpnn.com - HARAPAN Pemprov DKI Jakarta untuk menambah armada baru pengangkut sampah di Jakarta pupus seiring penolakan pihak DPRD. Namun pemprov diharapkan tidak menyerah begitu saja. Calon DPD RI dapil Jakarta Rommy menyarankan, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) bisa menggandeng perusahaan-perusahaan melalui dana CSR. “Pemprov DKI jangan menyerah begitu saja,” ujar dia, kemarin (4/2).

Ia menegaskan, penambahan armada angkutan sampah di Jakarta sangat mendesak. Selain sudah tua, jumlah angkutan yang ada saat ini, jauh dari memadai. Jumlah produksi sampah di ibu kota yang sekitar 6.000 ton per hari membutuhkan angkutan yang tidak sedikit. “Banjir yang terjadi di Jakarta kan bukan semata karena tingginya curah hujan, tapi juga karena banyaknya sampah yang menyumbat saluran air. Akibatnya air meluap kemana-mana,” tandasnya. 

Menurut Rommy, pemprov harus getol berjuang. Sebab di Jakarta terdapat banyak pihak yang bisa digandeng untuk mengatasi persoalan sampah. Termasuk mengambil sisi positif dari sampah yang dihasilkan setiap hari. “Sampah banyak manfaatnya jika dikelola dengan baik, karena dapat dijadikan pupuk dan lainnya,” tuturnya. 

Rommy mencontohkan, di Swedia saja sampah bisa dijadikan pembangkit listrik. Bahkan sampah diimpor dari luar negeri karena keberhasilan program daur ulang. Dengan kondisi volume sampah yang dihasilkan setiap hari, maka Jakarta bisa mengolah sampah menjadi energi. 

Di sisi lain, kalangan politisi di Kebon Sirih mengaku bahwa anggaran pengadaan pengakutan sampah belum pernah diajukan ke DPRD DKI Jakarta. Justru alokasi anggaran itu telah diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Ironisnya, anggaran dimaksud tidak dituangkan dalam Rancangan APBD DKI 2014. 

“Bener itu sudah diusulin, tapi ke Bappeda. Bukan ke kita (dewan). Kan memang harus ke Bappeda dulu, nggak langsung ke dewan. Nanti Bappeda yang mendata dan menjustifikasi, baru kirim ke dewan,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Sanusi, kemarin (4/2). 

Sanusi mengatakan, saat APBD disahkan kemudian direcheck lagi. Tapi Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) kaget lantaran anggaran pengadaan 200 truk sampah tidak ada dalam APBD Penetapan 2014. “Reaksinya dia kaget. Memang betul sudah diusulkan ke Bappeda untuk justifikasi. Artinya Dinas Kebersihan masih mau swastanisasi, bukan swakelola. Intinya visi misi Ahok soal pengelolaan sampah mau swakelola, bukan swastanisasi,” tandasnya.

Ia juga menambahkan, Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum percaya diri dengan konsep swakelola. “Maksudnya wakil gubernur, truknya beli sekarang, dianggarkan dulu. Juni tahun ini dimatikan kontraknya. Jadi manajemen swakelola dipersiapkan dulu,” tukasnya. (ibl/wok)