BBM Turun, Picu Penimbunan

JAKARTA—Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) baik solar maupun premium menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondokambey tidak akan membantu kondisi ekonomi rakyat yang saat ini dalam situasi krisis. Langkah pemerintah ini malah dinilai akan membingungkan masyarakat sebab, ketika harga minyak mentah dunia tiba-tiba naik, beban tersebut akan diletakkan ke pundak masyarakat juga.

jpnn.com - “Kita tidak bisa senang dulu karena penurunan ini sifatnya sementara. Begitu minyak mentah dunia naik, pasti BBM dinaikkan lagi. Coba sekarang apa penurunan BBM telah dinikmati rakyat kecil. Kan tidak karena harga barang tetap tinggi,” kritik politisi yang dikenal vokal ini.

Ditambahkannya, kondisi ini malah menguntungkan oknum-oknum tertentu yang bisa memborong BBM, kemudian menimbun dan melepasnya lagi ketika harga naik lagi. “Yang seperti itu kan sudah jadi budaya di Indonesia. Menurut saya, pemerintah harusnya berhitung lebih teliti lagi sebelum mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya tidak pro rakyat,” tukasnya.

Sementara itu Menkeu Sri Mulyani menyatakan, harga premium saat ini sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah meski harganya diturunkan. Dia pun menolak jika pemerintah tidak mencari untung dalam penetapan harga minyak itu.

“Harga BBM akan ditetapkan Menteri ESDM tiap bulan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga internasional dan nilai tukar, serta faktor lainnya. Kalau kurs tetap bisa terjaga stabil, dimungkinkan harga itu akan bergerak sesuai harga yang ada di internasional dan kemudian dikonversi dengan harga dalam negeri," jelasnya.
Apabila harga dalam negeri lebih rendah dari yang seharusnya maka subsidi akan dibayarkan dari yang seharusnya. Mengenai upaya meningkatkan daya beli dengan kebijakan harga BBM, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain sektor riil dan penurunan harga internasional. Di samping aspek psikologis masyarakat.

“Biasanya jika harga turun masyarakat senang. Ketika harga naikmasyarakat dan dunia usaha pasti akan keberatan. Karena itu pemerintah harus menjaga titik keseimbangan antara di satu sisi menjaga daya beli dan kegiatan ekonomi sehingga tidak melonjak-lonjak dalam satu tahun anggaran secara berkesinambungan,” beber Menkeu. (esy)