DKPP Copot Ketua Panwaslu Medan

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan, Teguh Satya Wira, setelah terbukti melanggar aturan kode etik penyelenggara pemilu pada pelaksanaan pemilu legislatif nasional, 9 April lalu.

“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu IV atas nama Teguh Satya Wira selaku Ketua Panwaslu Kota Medan,” ujar Ketua Majelis Sidang DKPP, Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Selasa (24/6).

Keputusan pemberhentian dijatuhkan setelah sebelumnya pengadu Washington Pane melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu masing-masing Ketua KPU Kota Medan, Yenni Chairiah Rambe, Rahmat Kartolo Simanjuntak dan Pandapotan Tamba (anggota KPU Medan), Teguh Satya Wira (Ketua Panwaslu Kota Medan) dan Helen Napitupulu (anggota Panwaslu Kota Medan).

Dalam pengaduannya, para teradu diduga tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Medan secara konsisten dalam penghitungan suara ulang di 18 kecamatan dan 64 kelurahan di Kota Medan, pada pemilu legislatif 9 April lalu.

Akibatnya hak pengadu sebagai salah seorang calon anggota legislatif terabaikan dan merasa sangat dirugikan atas perbuatan tersebut.

Selain terhadap Teguh, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan ringan kepada teradu lainnya, Helen N M Napitupulu. Terhadap yang bersangkutan pengadu mendalilkan teradu membiarkan rekomendasinya tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Medan.

Sementara terhadap teradu Rahmat Kartolo Simanjuntak tidak diberi sanksi karena sebelumnya pada putusan Senin (9/6) lalu, telah terlebih dahulu diberhentikan Majelis Sidang DKPP atas pengaduan calon anggota legislatif untuk DPR dari Partai Golkar, Leo Nababan.

Atas keputusan yang diambil, DKPP memerintahkan Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan dengan sebaik-baiknya.(gir/jpnn)