Menkes Ingin Ketemu Jokowi, Diskusi KIS

jpnn.com - JAKARTA -  Joko Widodo (Jokowi) telah dipastikan melangkah ke Istana Negara. otomatis, program-program unggulannya saat kampanye mulai didiskusikan. Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang ditakutkan akan bertentangan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini yang telah diamanatkan undang-undang (UU).

Keinginan untuk dapat berdiskusi masalah tersebut pun dikemukakan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah MBoi. Sebab, hingga kini banyak pertanyaan yang diajukan padanya terkait kemungkinan bertolak belakangnya dua jaminan kesehatan itu.

"Terus terang saya belum tau. Saya belum tanya langsung pada beliau dan timnya. Saya kepingin diskusi baik dengan pak Jokowi maupun dengan timnya," ujar Menkes.

Namun, lanjut dia, jika itu dimaksutkan untuk pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, maka tidak akan ada bentrokan yang terjadi. Sebab, program tersebut telah berjalan dalan JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu telah dijamin dalam program penerima bantuan iuran (PBI) oleh negara.

Ada sebanyak 86,4 juta jiwa yang telah ditanggung dalam PBI tersebut. "Kalau yang dimaksud itu (pengobatan gratis), mungkin yang dimaksut PBI. Yaitu tetap dalam JKN tapi untuk yang miskin dan tidak mampu dibayarin preminya. Jadi sama seperti PBI di JKN saat ini," jelasnya.

Saat ditanya kemungkinan sebaliknya, Nafsiah enggan berkomentar. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan berandai-andai. Ketua organisasi sosial Global Fund itu lebih memilih bertemu dengan Jokowi terlebih dahulu sebelum berkomentar.

"Kita tanya dulu apa yang dimaksud. Saya tidak mau berandai-andai. Kalau memang sesuai dengan undang-undang ya why not," pungkasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait program KIS ini, tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Poempida Hidayatulloh meyakinkan, bahwa tidak aka nada program yang bentrok antara JKN dan KIS.