Maya Rumantir Jagokan Irman Gusman

jpnn.com - JAKARTA - Periodesasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera berganti. Pada 1 Oktober nanti, anggota DPD 2014-2019 akan dilantik. Anggota DPD dari Sulawesi Utara Maya Rumantir menilai perjuangan lembaga ini harus dilanjutkan, sehingga kewenangannya akan menjadi lebih kuat.

Menurut Maya, yang juga menjabat pada periode 2009-2014, untuk lima tahun ke depan, perjuangan DPD harus lebih keras lagi terutama untuk mensejajarkan kewenangannya dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal itu, memang sudah mulai dilakukan di masa kepemimpinan Ketua DPD Irman Gusman. "Sekarang ini DPD kan menuju kepada apa yang dicita-citakan, lebih punya wewenang yang sama, ya kita bicara pemimpin sekarang sedang memperjuangkan itu. Pemimpin lain juga ingin memperjuangkan yang sama," ujar Maya, Senin (22/9).

Dia mengatakan, pemimpin DPD selanjutnya harus bisa kembali memperjuangkan ini, sehingga apa yang sudah dilakukan pimpinan DPD saat ini bisa membuahkan hasilnya. Maya menilai, dengan prestasi yang dilakukan oleh Irman Gusman selama memimpin DPD lima tahun kemarin, patut diapresiasi oleh semua pihak.

Bahkan Irman dianggap bisa berkompetisi dengan kandidat-kandidat lainnya merebut kursi DPD periode 2014-2019. "Saya rasa semua (kandidat) punya peluang, pak Irman juga. Di bawah kepemimpinannya, saya melihat dari kriteria, beliau punya kepribadian yang baik, keluarganya pun setahu saya tak ada masalah dan selalu mendukung. Pemimpin itu memang wajib bisa jadi teladan," katanya.

Meski begitu, Maya menegaskan jika dirinya tak memihak kepada kandidat manapun, sebab semua calon yang ada berpotensi mengangkat martabat dari DPD.

"Beliau (Irman) juga menuju kepada kesempurnaan, tapi butuh waktu dan juga butuh kesempatan. Pak Irman punya peluang yang besar. Soal potensi kandidat lain juga punya. Mungkin kini kembali ke soal teladan hidup saja. Itu yang penting," katanya.

Sementara dari Anggota DPD dari Jawa Barat, Oni Suwarman menambahkan, kewenangan DPD lima tahun ke depan harus bisa sejajar dengan DPR. "Harusnya lebih sejajar, jadi bukan saja membahas, tapi bisa membuat keputusan legislasi, supanya perjuangan bisa dirasakan masyarakat," kata Oni.