Berharap Tidak Ada Moratorium Pemekaran

jpnn.com - JAKARTA--Visi Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk melakukan efisiensi anggaran di semua lini mendapat dukungan dari kalangan politisi. Hanya saja, sejumlah politisi di daerah khawatir jika upaya efisiensi juga dilakukan dengan moratorium pemekaran.

"Kalau pemerintahan Jokowi-JK mau melakukan efisiensi anggaran, kami sangat mendukung. Tapi kalau caranya moratorium tanpa pandang bulu kami tidak setuju," kata Roem Kono dan Elnino, dua politisi asal Gorontalo yang dihubungi terpisah, Jumat (31/10).

Yang paling ditolak Elnino jika pemerintahan baru ini memberlakukan moratorium pemekaran. Pasalnya, menurutnya, menghambat pembentukan daerah otonom baru justru menimbulkan biaya tinggi.

Dia mencontohkan beberapa wilayah di Gorontalo yang jarak tempuhnya ke kabupaten/kota sangat jauh sehingga menyusahkan masyarakat. Itu sebabnya, beberapa kabupaten pun minta dimekarkan agar lebih efisen.

"Kalau lihat wilayah Bolio Huto, Panipi, dan Gorontalo Barat, itu tiga wilayah yang akses ke instansi layanan publiknya sangat jauh. Jika pemekaran juga akan dimoratoriumkan pemerintah, sudah pasti masyarakat di wilayah tersebut mengalami biaya ekonomi tinggi," terangnya.

Kalau sudah begitu, lanjut politisi Gerindra ini, moratorium tidak menghemat anggaran malah menimbulkan beban bagi masyarakat.

"Tapi kami berharap, pemerintahan Jokowi-JK tidak akan melakukan moratorium pemekaran," ujarnya.

Senada itu Roem Kono mengatakan, efisiensi anggaran tidak harus selalu diikuti dengan moratorium. Tapi dia lebih menyoroti moratoriumk pembangunan gedung perkantoran di seluruh indonesia. Sebab di daerah-daerah otonom baru, masih banyak yang kantornya sewa.