DPR: Presiden dan Kapolri Harus Minta Maaf

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat membubarkan mahasiswa yang menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pekanbaru, Riau, Selasa (25/11)

Politikus Partai Demokrat itu meminta aparat kepolisian tidak melakukan pemukulan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi sampai melakukan pembubaran paksa ke dalam musala seperti yang terjadi di komplek gedung RRI Pekanbaru.

"Kepolisian tidak boleh terlalu eksesif. Tugasnya melakukan pengamanan. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya," kata Benny di gedung DPR RI,Jakarta, Kamis (27/11).

Seperti diketahui, pembubaran paksa yang dilakukan polisi mengakibatkan Alquran yang menjadi kitab suci kaum Muslimin berserakan. Selain itu, terekam pula dari gambar bahwa polisi dengan seragam lengkap dan bersepatu masuk ke dalam tempat salat dan menginjak sajadah. [Baca: Polisi Serang Mahasiswa di Musala, Alquran Jadi Berserakan]

Benny berharap insiden pembubaran paksa dan pemukulan oleh polisi terhadap mahasiswa sampai ke dalam musala itu tidak memicu konflik berkepanjangan antara Polri dengan mahasiswa apalagi umat Islam.

Untuk itu dia meminta Kapolri Jenderal Polisi Sutarman maupun Presiden Joko Widodo sekalipun, meminta maaf atas tindakan anak buahnya itu. "Kapolri bahkan Presiden sampaikan permohanan maaf ke umat Islam," ujar Benny.

Atas kejadian ini, Benny juga menyarankan presiden memanggil Kapolri dan jajaran guna diperingatkan. Sebab kasus kekerasan aparat kepolisian belakangan ini seringkali terjadi. Jika perlu, Jokowi harus menerapkan revolusi mental di kepolisian.

Aksi brutal polisi ini juga ikut disesalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan tindakan korps Bhayangkara itu sudah di luar batas dan menyakiti umat Islam. [Baca: Aksi Brutal Polisi di Musala, MUI: Ini Sudah Penghinaan]