Temui Jokowi, Bukti SBY Masih Memikirkan Kepentingan Bangsa
jpnn.com - JAKARTA - Langkah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara dinilai menjadi bukti bahwa Chairman Global Green Growth Institue (GGGI) itu masih memikirkan kepentingan bangsa meski tidak lagi menjabat presiden.
Hal ini dikatakan legislator Partai Demokrat DPR Sartono Hutomo, yang menilai komunikasi politik yang dilakukan SBY tersebut bernilai penting demi kebaikan bangsa dan negara.
"Saya selaku kader demokrat sangat mendukung langkah yang selama ini dilakukan Pak SBY, meski sudah tidak menjadi pemimpin negara tapi masih berfikir untuk bangsa," kata Sartono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/12).
Politikus asal Pacitan, Jawa Timur itu berharap apa yang dilakukan SBY selama ini menjadi contoh semua kalangan. Bahkan, tradisi seperti ini perlu dilestarikan dalam konteks bernegara.
Terkait anggapan kedatangan SBY tersebut sebagai upaya melobi pemerintah agar menyetuji Perppu Pilkada langsung, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ini menilainya wajar. Sebab, Perppu tersebut didukung Partai Demokrat yang dipimpin SBY sendiri.
Namun, Sartono meminta langkah politik SBY tidak disalah artikan, karena dalam konteks Perppu pilkada langsung, Demokrat hanya menyuarakan aspirasi rakyat dan demokrasi yang sudah berjalan cukup baik di tanah air.
"Jadi bukan karena kita mendukung KIH, melainkan mendukung kepentingan rakyat. Tapi setahu saya kedatangan SBY lebih banyak membicarakan GGGI Summit, mengundang Presiden untuk datang," jelasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Langkah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara dinilai menjadi bukti bahwa Chairman
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua
- Pemerintah Putuskan HAP Jagung Naik Menjadi Rp 5.000
- Aktivis 98 Sebut Presiden Jokowi Mengkhianati Cita-Cita yang Diperjuangkan Reformasi
- Enam Kapal Perang Disiapkan Untuk Operasi Trisila di Papua & Maluku