Demokrat Yakin Jokowi Setuju Perppu Pilkada Langsung

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto meyakini Presiden Joko Widodo menyetujui Perppu Pilkada langsung yang sudah diterbitkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Keyakinan ini disampaikan Agus pasca pertemuan SBY dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin. Selain itu, partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dikomandani PDI Perjuangan sejak awal juga menginginkan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan langsung oleh rakyat.
"Keliahatannya dari bacaan kami, Pak Jokowi menyetujui (Perppu). Itu karena PDI Perjuangan dan yang lain di KIH mengingkan pilkada langsung," kata Agus di gedung DPR, Selasa (9/12).
Untuk sikap Demokrat sendiri menurut Agus tidak perlu diragukan karena mereka akan berupaya keras menggolkan Perppu No.1/2014 itu di DPR.
"Kalau Demokrat tetap bahwa berdiri teguh untuk mendukung Perppu ini, dan ini harga mati harus diperjuangkan sehingga harus berhasil. Mudah-mudahan kemarin dari Pak Jokowi kelihatannya sudah mendukung," tandasnya.
Ditanya apakah artinya Demokrat akan merapat ke pemerintah, Agus menyatakan di sinilah konsistensi patainya sebagai penyeimbang, meskipun ada upaya dari KIH untuk menggandeng Demokrat.
"Inilah yang kita sebut penyeimbang, manakala kebijakan untuk kebijakan inline, kami pasti akan mendukung, namun apabila sebaliknya kami tidak mendukung," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto meyakini Presiden Joko Widodo menyetujui Perppu Pilkada langsung yang sudah diterbitkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usulan Kubu Tom Lembong, Hadirkan Moeldoko dan Eks Mendag di Persidangan!
- HNW Dukung Rencana Prabowo Ingin Biaya Haji Indonesia Lebih Murah Dari Malaysia
- KSST Klaim KPK Naikkan Status Hukum Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU
- Siswa SMA 5 Bandung Tewas Dalam Kecelakaan Beruntun, Polisi Periksa Pengemudi Nissan
- Prabowo-Bill Gates Akan Bertemu, Irwan Demokrat Singgung Efek Bola Salju Program MBG
- Sidang Perdana Gugatan PB PARFI Terhadap Kementerian Hukum Berjalan Lancar