Penghematan, Acara di Kantor Wapres Disuguhi Gethuk
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui, larangan rapat di hotel ini memang tidak berlaku mutlak. Dia menyebut, instansi pemerintah tetap bisa menggelar rapat di hotel atau gedung pertemuan dengan syarat tertentu.
"Kalau jumlah (peserta) nya ribuan orang, tidak ada gedung pemerintah yang muat, ya boleh (di hotel)," ujarnya, kemarin.
Menurut JK, yang harus diperhatikan dari aturan tersebut adalah semangat efisiensi. Selama ini, banyak instansi pemerintah yang menggelar acara di hotel sekedar untuk menyerap anggaran.
Karena itu, dia menegaskan jika acaranya tidak melibatkan terlalu banyak orang, maka harus diadakan di kantor. "Misalnya kalau (acaranya) cuma 33 gubernur, ya tidak usah di hotel," jelasnya.
Selain larangan rapat di hotel, salah satu aturan efisiensi lain yang digaungkan Kementerian PAN dan RB adalah penyajian makanan lokal dalam acara-acara pemerintah.
Aturan ini juga sudah mulai dijalankan. Misalnya, di Istana Wakil Presiden, makanan yang disajikan dalam beberapa acara adalah menu tradisional, seperti gethuk dan jajanan pasar lainnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, penghematan anggaran merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Karena itu, berbagai upaya akan dicoba, termasuk larangan bagi pejabat BUMN maupun pemerintah untuk menggunakan layanan kursi bisnis pada pesawat terbang.
"Tentu, berbagai kebijakan efisiensi ini akan berpengaruh pada pelaku usaha, tapi ini sudah jadi tekad pemerintah," ujarnya. (owi)
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui, larangan rapat di hotel ini memang tidak berlaku mutlak. Dia menyebut, instansi pemerintah tetap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pj Gubernur Sumsel Beri Edukasi Tentang Stunting kepada Masyarakat
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat