Cara Ahok Cegah Korupsi di DKI

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pencegahan itu dilakukan dengan cara mengedepankan transparansi.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan e-budgeting. "Yang penting transparansi saja. Makanya salah satu yang kita lakukan e-budgeting‎," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/2).

Selain e-budgeting, Ahok juga akan menerapkan transaksi non tunai. Ia mengatakan semua transaksi di atas Rp 25 juta tidak boleh ditarik kontan. Hal ini akan memudahkan dalam pengawasan transaksi keuangan.

"Jadi dengan transparansi dan cash management system kita bisa monitor semua transaksi uang kami dengan baik.‎ Itu idenya di situ," ujar Ahok. 

Seperti diketahui, Indonesia Corruption Watch melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pencegahan gratifikasi. Untuk itu dibentuklah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemprov DKI.

Ahok mengungkapkan UPG‎ akan dikepalai oleh inspektorat. "Inspektorat kami sekarang fungsinya bukan buat meras-meras orang. Buat pencegahan, jangan sampai teman-teman ini masuk perangkap, jebakan," tandasnya. (gil/jpnn)