JPNN.com 
Mendagri Disarankan Tetapkan DKI Gunakan APBD 2014
jpnn.com - JAKARTA - Langkah DPRD DKI Jakarta menggunakan hak angket dipastikan akan menghambat roda pemerintahan di pemprov yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.
Menurut Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, kondisi ini harus segera diselesaikan sehingga program-program kerja Pemprov, terutama yang terkait langsung pada pelayanan masyarakat, tidak terganggu.
"Jadi untuk pemenuhan pelayanan publik dan pembangunan di Jakarta, diperlukan terobosan alternatif," ujar Tigor, Senin (2/3).
Terobosan alternatif tersebut, kata Tigor, antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat menetapkan APBD DKI 2014, sebagai pengganti RAPBD yang terhambat pembahasannya.
"Jika ada hambatan dalam pembahasan RAPBD maka Mendagri bisa menetapkan APBD sebelumnya sebagai pengganti RAPBD yang terhambat pembahasannya, sambil menunggu hak angket selesai," kata Tigor.
Tigor yakin, jika langkah ini diambil pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat dilakukan secara maksimal. Apalagi alternatif tersebut menurutnya memiliki payung hukum.(gir/jpnn)
JAKARTA - Langkah DPRD DKI Jakarta menggunakan hak angket dipastikan akan menghambat roda pemerintahan di pemprov yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS
