Pemprov DKI Perketat Pengucuran Dana Bansos

jpnn.com - KEBONSIRIH - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah siap-siap mengeksekusi APBD 2015. Terlebih, Pemprov DKI sudha menerima hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas rancangan peraturan gubernur tentang realisasi APBD DKI 2015.

Hanya saja, Pemprov DKI tak mau langsung mengobral anggaran. Bahkan, akan ada pengetatan dalam hal dana hibah.

Menurut  Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, pihaknya telah menggelar rapat berkaitan dengan belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Hasilnya, ‎Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih melakukan penyisiran terhadap anggaran DKI.

"Masih disisir oleh Bappeda karena itemnya banyak. Hibah-hibah kami lakukan efisiensi," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/4).

‎Untuk efisiensi, kata Saefullah, Pemprov DKI akan memangkas anggaran hibah yang diberikan kepada lembaga-lembaga non-pemerintah. Sebab, katanya, Pemprov DKI tidak akan memberikan bantuan kepada lembaga yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

"Semua lembaga. Ada yang tetap, ada yang by project. Kalau yang tahun lalu tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dengan sangat terpaksa kami tidak kasih bansos," ujarnya.

Hanya saja Saefullah mengaku tidak ingat lembaga mana saja yang tidak akan mendapatkan kucuran dana hibah. "‎Saya enggak hafal satu per satu. Yang pasti akan dicek, bikin pertanggungjawaban apa enggak. Kalau enggak bikin ya enggak usah (dikasih bantuan)," ucapnya.

Saefullah menambahkan, anggaran untuk daerah mitra juga akan terpangkas. Namun sebelumnya, Pemprov DKI akan melihat terlebih dahulu proposal yang diajukan oleh daerah. Dengan begitu bisa diketahui mengenai penggunaan anggaran tersebut. "Kepotong pasti," ‎ujarnya.