RJ Lino Tak Setuju Kemenhub jadi Otoritas Pelabuhan
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino tak setuju dengan ide Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, yang berkeinginan menjadikan Kementerian Perhubungan sebagai otoritas pelabuhan.
Ide tersebut diputuskan sebagai upaya untuk menekan waktu tunggu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
"Saya enggak setuju (Kemenhub jadi otoritas pelabuhan), karena Kemenhub itu kan enggak punya orang," ujar Lino saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/8).
Lino berpendapat, proses bongkar muat barang dan penyelesaian dokumen merupakan dua hal yang berbeda. Menurut dia, pihak yang cocok untuk menyelesaikan masalah dwelling time adalah Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
"Ditjen Bea Cukai yang cocok untuk selesaikan masalah dwelling time. Mereka yang koordinasi semua kementerian. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Itu mereka yang kontrol, bukan Kementerian Perhubungan," tandas Lino. (chi/jpnn)
JAKARTA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino tak setuju dengan ide Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wamenaker: Kami Berharap Pemerintah Arab Saudi Berikan Kesempatan Kerja Bagi PMI
- Sekjen Kemnaker: Jadikan PTSA Sarana Ciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Cepat
- KPAI Dorong Pemerintah Blokir Gim Tidak Sesuai Aturan
- Talkshow Menjadi Netizen yang Bijak dalam Bermedia Sosial Sukses Digelar di Ternate
- Sekjen Kemendagri Ungkap Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemda Berdasarkan LPPD
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen