DPRD Sultra Minta Dibeliin Baju Baru Seharga Rp 400 Juta, Setuju?

jpnn.com - KENDARI - Entah karena baju saat ini sudah kekecilan, atau tak layak lagi. Faktanya, baru setahun mengabdi menjadi wakil rakyat, anggota DPRD Sulawesi Tenggara sudah minta dibelikan baju baru. 

Permintaan itu masuk dalam APBD 2016, berupa usulan anggaran agar para legislator dibelikan baju dinas baru dan atribut tambahan. Totalnya, Rp 427.500.000. Hampir setengah miliar, bro.

Usulan pembelian baju baru ini ditentang Pusat Studi dan Kajian HAM (Puspa HAM) Sultra. Koordinator lembaga ini, Muhammad Iskandar menilai, antara pakaian baru dengan yang lama tidak menjadi ukuran dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.     

"Ini hanya akal bulus mereka untuk menghabiskan uang rakyat. Mereka hanya mencari ruang dengan proyek kecil-kecilan pengadaan perlengkapan sebagai celah untuk menggunakan uang rakyat," ujarnya, seperti dikutip dar Kendari Pos, Sabtu (12/12).

Muhammad mengatakan, seharusnya para legislator sadar bahwa mereka telah dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejateraan mereka. Bukannya mengurus penampilan dan kepentingan pribadi.

"Mestinya mereka fokus bagaimana untuk memperlihatkan kinerja dalam menyelesaikan segala persoalan rakyat di Bumi Anoa ini. Bukanya sibuk mengurus penampilannya supaya terlihat mewah. Apa lagi mereka baru setahun dilantik menjadi Anggota DPRD. Rakyat Sultra akan sangat kecewa menyaksikan para wakilnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri, terlebih lagi, hanya persoalan pakaian sampai menelan anggaran ratusan juta rupiah," katanya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Direktur Walhi Sultra Kisran Makati. Menurutnya, sebaiknya para legislator itu fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat. 

"Ini belum juga ada prestasi yang diperlihatkan sudah meminta banyak. Fokus dulu untuk membuat produk hukum yang berkualitas. Jangan sebaliknya, membuat Perda yang justru merugikan rakyat seperti Perda Tataniaga Kelapa Sawit. Banyak rakyat yang kehilangan pencarian mereka karena produk hukum yang mereka buat ini. Karena, rata-rata perkebunan kelapa sawit berada di atas tanah warga," tambah Kisran.