Banyak Pengusaha yang Tak Terapkan UMK dan UMP
jpnn.com - TANJUNG SELOR – Para pengusaha di Tarakan ternyata bandel. Mereka tidak menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Kalimantan Utara (Katara) 2016.
Padahal, UMK dan UMP sudah disahkan. Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnsosnakertrans) Siti Asridah mengatakan, hingga Februari ini hanya dua perusahaan di Kaltara yang Kaltara yang mengajukan penangguhan untuk menerapkan UMK dan UMP.
Yaitu PT Bukit Borneo Sejahtera (BBS) di Malinau dan hotel Bahtera di Tarakan. Selebihnya, masih banyak sektor yang tidak dan tanpa melapor.
“Sayangnya, banyak perusahaan yang tidak melaporkan walupun tidak mencapai UMK,” kata Siti saat dihubungi Radar Tarakan, Sabtu (13/2) kemarin.
“Contoh kecil saja, swalayan-swalayan itu belum tentu mencapai UMK. Hanya saja memang yang menjadi masalah di sini adalah kami tidak bisa juga terlalu menekan,” ungkap Siti. (keg/jos/jpnn)
TANJUNG SELOR – Para pengusaha di Tarakan ternyata bandel. Mereka tidak menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kebakaran Melanda Pabrik Limbah Plastik di Bandung
- Seorang Wanita Dihantam dengan Batu di Bekasi, Begini Kronologinya
- Polres Karimun Menggagalkan Peredaran Narkoba Asal Malaysia, Sebegini Barang Buktinya
- Polda Sumsel Tangkap Pasutri Pelaku Penipuan terhadap Perajin Emas
- Polres OKU Distribusikan Sembako Bantuan Kapolda Sumsel untuk Warga Terdampak Banjir
- Terdampar di Perairan Kupang, 6 WN China Diperiksa Polda NTT