Banyak Pengusaha yang Tak Terapkan UMK dan UMP
jpnn.com - TANJUNG SELOR – Para pengusaha di Tarakan ternyata bandel. Mereka tidak menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Kalimantan Utara (Katara) 2016.
Padahal, UMK dan UMP sudah disahkan. Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnsosnakertrans) Siti Asridah mengatakan, hingga Februari ini hanya dua perusahaan di Kaltara yang Kaltara yang mengajukan penangguhan untuk menerapkan UMK dan UMP.
Yaitu PT Bukit Borneo Sejahtera (BBS) di Malinau dan hotel Bahtera di Tarakan. Selebihnya, masih banyak sektor yang tidak dan tanpa melapor.
“Sayangnya, banyak perusahaan yang tidak melaporkan walupun tidak mencapai UMK,” kata Siti saat dihubungi Radar Tarakan, Sabtu (13/2) kemarin.
“Contoh kecil saja, swalayan-swalayan itu belum tentu mencapai UMK. Hanya saja memang yang menjadi masalah di sini adalah kami tidak bisa juga terlalu menekan,” ungkap Siti. (keg/jos/jpnn)
TANJUNG SELOR – Para pengusaha di Tarakan ternyata bandel. Mereka tidak menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 689 PPPK Batam Terima SK, Ini Pesan Muhammad Rudi
- Ratusan PPPK 2023 Teken Kontrak Kerja, Serfianus: Mereka Siap Bekerja Secara Profesional
- Jadi Tersangka Penusukan Debt Collector, Aiptu FN Tetap Berdinas di Polres Lubuklinggau
- 113 Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi M 6,2 di Garut
- 5 Mahasiswa Ini Ditangkap Polisi saat Pesta Miras dan Ganja, Duh
- GIGI Hingga Virgoun Siap Meriahkan Gebyar Gernas BBI BBWI 2024 di Riau