Ahok Dianggap Pegang Kartu Truf, Jokowi Diminta Segera Bersikap

Ahok Dianggap Pegang Kartu Truf, Jokowi Diminta Segera Bersikap
Basuki Tjahaja Purnama. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade ‎meminta Presiden Joko Widodo segera bersikap menyusul rekomendasi Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta agar proyek reklamasi Pulau G dihentikan secara permanen.

Komite merekomendasikan, pelaksanaan reklamasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Penghentian reklamasi tidak hanya rekomendasi komite gabungan semata. Namun juga keputusan bersama Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 13 April lalu. 

Selain itu juga ‎merupakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 31 Mei lalu. Di mana ditetapkan, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudera, dinyatakan batal atau tidak sah‎.

"Komite gabungan sudah memutuskan, KKP dan Komisi IV DPR sudah memutuskan, pengadilan juga. Ingat loh, reklamasi pulau ini sudah diiklankan di Cina Daratan. Presiden harus menyampaikan sikap, apalagi di tengah isu ribuan tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia," ujar Andre, Jumat (22/7).

Andre mengemukakan pendapatnya, menyusul sikap Gubernur DKI yang tidak terima dengan rekomendasi komite gabungan. Gubernur yang akrab disapa dengan panggilan Ahok tersebut, diketahui kemudian berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, 1 Juli lalu. ‎Mempertanyakan keputusan komite gabungan yang menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen.

‎"Jadi sikap presiden sangat ditunggu publik. Apakah akan mengikuti rekomendasi komite gabungan atau tetap melanjutkan reklamasi. Presiden sudah seharusnya menunjukkan the real leader terkait reklamasi. Sehingga tidak ada kesan bisa diatur-atur oleh Ahok," ujar Andre. 

Menurut Andre, sikap bijaksana dari presiden sangat dibutuhkan. Karena ‎sejak kasus ini mencuat, Ahok seperti memegang kartu truf. Sehingga presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya, kartu truf dalam kasus bus TransJakarta dan kasus reklamasi di Teluk Jakarta itu sendiri.

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade ‎meminta Presiden Joko Widodo segera bersikap menyusul rekomendasi Komite

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News