1001 Masalah Air Bersih Indonesia
jpnn.com - Keduanya ialah tidak adanya perhatian pemerintah yang merupakan owner PDAM, dan adanya garis pikiran kuno yang masih bertahan sejak 1990-an. "Pada zaman 1990-an hanya masyarakat yang sangat mampu saja yang mendapat sambungan rumah. Kepercayaan kuno bahwa masyarakat miskin tidak mampu bayar, oleh karena itu pemerintah harus mensubsidi air untuk masyarakat miskin," beber James.
Selain itu, pemerintah tidak bisa sediakan pipa kepada penghuni illegal, air dari kran umum lebih murah untuk masyarakat miskin daripada samburangan rumah, juga adanya alasan utama pemerintah menyediakan air bersih adalah untuk mencegah wabah dan penyakit. "Kesimpulan saya sendiri, bukan kesimpulan Bank Dunia, ada sekitar lima hal penting yang perlu saya sampaikan. Itu antara lain, tiap orang diuntungkan kalau masyarakat miskin mendapata sambungan rumah, itu bisa hemat 12 persen dari pendapatan," papar pria yang kini membantu air bersih di Banda Aceh dan Aceh Besar tersebut.
Dikatakan James , hasil riset Bank Dunia, 1980-1990 bahwa pelayanan terpisah mengalami perkembangan ekonomi. "Persentase kemiskinan naik 10 persen, sama dengan GDP turun 1 persen, dan penanaman modal turun 8 persen. Tapi memang tidak ada isu yang lebih dasar dari ketersediaan air bersih," tukasnya dalam acara yang diselenggarakan USAID (united states agency international development, dari rakyat Amerika), Tempo, dan ESP (environmental services program).
James juga menerangkan, selain soal ketersediaan air, yang juga menjadi salah satu permasalahan ialah service yang tidak bagus. "Kalau service bagus, air ada, budaya masyarakatnya sudah bagus, saya yakin masyarakat tidak berat untuk membayar tarif. Tapi kalau servicenya kurang bagus, tentu orang tak mau bayar," papar dia. (gus/jpnn)
JAKARTA – Konsultan/Institutional Advisor The World Bank (Bank Dunia) untuk Indonesia James L Woodcock mengatakan ada 1001 permasalahan air
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua