JPNN.com

11 Ribu Lebih Kades Hanya Lulusan SMP, Urus Miliaran Rupiah Dana Desa

Jumat, 08 November 2019 – 16:58 WIB 11 Ribu Lebih Kades Hanya Lulusan SMP, Urus Miliaran Rupiah Dana Desa - JPNN.com
Deputi VII Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi menyebut masih banyak kepala desa alias kades lulusan SMP. Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com, MALANG - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan fokus pada peningkatan SDM unggul di 2020-2024, terutama kepala desa alias kades yang dipercaya mengelola dana desa.

Ini karena banyak kepala desa yang taraf pendidikannya masih rendah. Dari 74.957 desa di Indonesia, sebanyak 11.700 kadesnya hanya lulusan SMP.

Sementara posisi kades ditentukan warga desa tanpa melihat strata pendidikan. Yang dilihat adalah bagaimana pengaruhnya terhadap desa.

"Pada 2019 dana desa Rp 934 juta, kan fokus di infrastruktur, mulai tahun depan ada peningkatan jadi Rp 1 miliar dan fokusnya pada peningkatan kualitas SDM termasuk para kades ini," kata Deputi VII Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Sonny Harry B Harmadi dalam pertemuan dengan media di Malang, Jumat (8/11).

"Coba bayangkan deh, dari 74.957 desa, ada kadesnya yang tidak lulus SD, ada yang hanya SD, ada yang tidak lulus SMP, variatif. Kemudian ada desa yang di gunung, laut, pulau, macam macam. Jadi variasinya memang sangat besar sehingga setidaknya dana desa itu menjadi sebuah stimulan bagi pembangunan mereka," sambungnya.

Menurut Sonny, para kades sekarang punya spirit baru. Sebelum ada dana desa mereka hanya terima Rp 20 juta per tahun. Mengelola uang satu desa Rp 20 juta, Rp 10 juta, Rp 30 juta, sekarang mereka mengelola uang sampai Rp 1,5 miliar.

"Yang paling penting ternyata menurut saya kualitas pembangunan desa dari dana desa itu berawal dari pendampingan yang berkualitas. Makanya kita sedang mencoba mendorong pendamping pendamping yang berkualitas," tuturnya.

Namun, lanjutnya, masalahnya sebaran pendamping berkualitas ini belum merata. Itu sebabnya pemerintah ingin ada sinergi pendamping dan penyuluh. Jadi di daerah-daerah yang belum punya pendamping desa berkualitas bisa tarik penyuluh penyuluh berkualitas dari sektor lainnya. (esy/jpnn)

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...