13.525 Siswa Terbaik Provinsi Berebut Tiket OSN 2018

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 13.525 siswa terbaik dari 9 bidang sains akan bersaing dalam olimpiade sains tingkat provinsi (OSP) yang dilaksanakan serentak pada 17-19 April 2018.

OSP ini merupakan seleksi penentuan lolos atau tidaknya mereka ke tingkat lebih tinggi lagi, yakni Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang digelar di Padang, Sumatera Barat, 1 – 7 Juli 2018.

13.525 siswa dari 34 provinsi di Indonesia ini bersaing merebut kesempatan berlaga ke tingkat nasional dalam 9 bidang lomba sains : Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Geografi.

Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Purwadi Sutanto mengungkapkan, persaingan akan berlangsung ketat karena mereka ini merupakan siswa-siswa terpilih yang telah membuktikan kemampuan diri dalam seleksi kabupaten/kota.

Dalam OSP 2018 ini, Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak yang mengikutkan peserta ke ajang seleksi provinsi, yaitu 1.149 siswa. Sedangkan Kalimantan Utara, hanya meloloskan 48 siswanya ke ajang OSP 2017.

“Olimpiade ini kami laksanakan secara berjenjang. Harapannya adalah memberi kesempatan sama kepada seluruh siswa SMA untuk berkompetisi. Jadi tidak ada batasan, misalnya, hanya sekolah-sekolah bonafit atau tertentu saja yang bisa ikut. Semua punya kesempatan sama, baik itu sekolah yang ada di kota sampai di pelosok,“ ujar Purwadi, Rabu (18/4).

Lebih lanjut Purwadi mengatakan, menjadi juara di tingkat kabupaten saja sudah menjadi sebuah kebanggaan. Apalagi tingkat provinsi, nasional bahkan internasional.

“Ini juga akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan ke depannya. Semoga pada OSP tahun ini kami akan mendapatkan siswa-siswa terbaik yang akan maju ke tingkat nasional, lalu kemudian juga menjadi wakil Indonesia ke tingkat internasioal, “ lanjut Purwadi.

Kasubdit Peserta Didik Suharlan menambahkan, dalam pelaksanaannya, mekanisme yang berkaitan dengan OSP ini diharapkan perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan berlakunya UU 23 tahun 2014, salah satu di antaranya, fokus pendidikan menengah ditangani provinsi, sehingga sangatlah diharapkan pelaksanaan proses seleksi secara berjenjang juga perlu menjadi prioritas, diperhatikan, dan didukung dengan dana APBD provinsi.