1,4 Juta PNS Belum Punya Rumah

FLPP tersebut bakal dimasukkan dalam fasilitas KPR untuk PNS. "Kami dorong Bank Pembangunan Daerah untuk ambil bagian dalam KPR FLPP, karena mereka yang mengatur gaji PNS di daerah," terang Hartoyo.

Pemerintah juga menggandeng Pemda agar menyediakan lahan yang bisa dibebaskan dengan harga murah. "Misalnya diberi harga sesuai NJOP, agar tidak memberatkan pengembang," lanjutnya.

      

Kemenpera pun telah menetapkan harga maksimal rumah murah yang bakal dimasukkan program FLPP. Yakni Rp 88 juta untuk pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi kecuali Batam, Bintan, Karimun (BBK), dan Jabodetabek.

Kemudian, Rp 95 juta untuk Jabodetabek, BBK, Kalimantan, Kepulauan Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Berikutnya, maksimal Rp 145 juta untuk rumah PNS di Papua dan Papua Barat.