17 Honorer K1 di Setwan Terancam Dicoret

Hanya saja, kata Tumpak, khusus untuk kasus di Dinas Pertanian itu, di internal Tim Pusat masih terjadi perdebatan. Ada yang beranggapan, uang-uang proyek juga merupakan uang APBD sehingga dianggap memenuhi persyaratan. Namun, tim dari unsur BPKP menilai, yang dimaksud gaji dari APBD, ya harus diambilkan dari anggaran honorer yang dialokasikan di APBD, bukan dari uang proyek atau uang lainnya.

Tumpak memperkirakan, jalan tengahnya kemungkinan honorer K1 yang digaji dari uang proyek-proyek ini dialihkan menjadi honorer K2.

Yang jelas, lanjutnya, hingga kemarin belum ada keputusan final. Targetnya, pertengahan Februari 2013 sudah ada pengumaman, siapa dar 251 honorer di Pemko Medan yang gagal dan mana yang lolos untuk selanjutnya diproses pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya. (sam/jpnn)