2022, Tahun Prestasi dan 3 Badai Besar di Polri, Jangan Songong

Dalam hal akuntabilitas keuangan, Polri mampu mempertahankan predikat WTP sejak 2013. WTP merupakan singkatan wajar tanpa pengecualian (WTP), sebuah predikat yang didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Polri juga menorehkan capaian positif dalam pembentukan zona integritas. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya satuan kerja (satker) di Polri yang menerima predikat WBK (wilayah bebas dari korupsi) maupun WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani) dari Kemenpan RB.

“Polri memiliki total 152 satker dengan predikat WBK dan 24 satker dengan predikat WBBM,” ucap Jenderal Listyo.

Indeks pelayanan publik Polri juga terus membaik. Pada 2022, Polri mendapatkan nilai 3,88 dengan predikat ‘baik’.

“Nilai tersebut meningkat 0,21 dibandingkan pada 2021 sebesar 3,67,” tutur abiturien Akpol 1991 itu.

ETLE Polri juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Jenderal Listyo menjelaskan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Oktober sampai dengan 5 November 2022 memperlihatkan respon positif masyarakat atas pemberlakuan tilang elektronik itu.

“Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 68,5 persen masyarakat setuju atas kebijakan larangan tilang manual dan pemberlakuan ETLE,” katanya.

Namun, Polri juga diterpa tiga kasus besar yang mencoreng citranya. Ketiga kasus itu ialah pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo; Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 132 orang; serta kasus narkoba yang menyeret eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa.