29,6 Persen Profesional Ingin Indonesia jadi Negara Islam

Menanggapi hasil survei ini, Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq mengatakan, hasil survei ini adalah alarm buat semua pihak, bagaimana potret kecenderungan masyarakat muslim kelas menengah di Indonesia saat ini. Apa yang ditunjukkan survei ini, lanjut Fajar, bukan datang tiba-tiba tapi hasil proses panjang yang konsekuensinya dirasakan sekarang.

"Dahulu kelompok masyarakat Islam berdebat NU dan Muhammadiyah. Dan sekarang yang terjadi adalah kontestasi siapa yang lebih Islam. Kemudian generasi sekarang yang jadi kelas menengah adalah yang hanya merasakan gejolak reformasi tapi tak merasakan gejolak Islam orde baru," kata Fajar.

Pembicara lainnya dari Lakpasdam PBNU Rumadi Ahmad mengatakan, apa yang disampaikan dalam survei ini sangat penting. Dahulu banyak kalangan menilai radikalisme bukan hal serius, padahal efeknya sangat besar.

"Sekarang terbukti bahwa intoleransi masuk ke semua lini kehidupan kebangsaan. Bukan hanya masuk pada yang kelompok DNA-nya sudah radikal tapi juga kelompok yang DNA tak radikal namun ikut-ikut. Yang tak punya imunitas terhadap radikalisme masuk dan ikut. Sehingga semua dengan mudah menerima ajaran intoleransi dan radikalisme," ujar Rumadi.

Dia juga melihat bahwa dari sisi usia, sebagian besar kalangan ini adalah pekerja yang masuk pasca-reformasi. Menurutnya, ini bisa menjelaskan banyak hal. Misalnya dalam seleksi PNS tak ada lagi yang mengecek ideologi kebangsaannya.

"Harus menata ulang persoalan ideologi kebangsaan. Apalagi ini aparatur negara yang kelihatan. Sekali lagi ini bukan masalah sederhana. Sebab yang dimasuki ini adalah PNS, profesional swasta dan BUMN," ucap Rumadi.

Sementara Kepala Balitbang Diklat Kemenag Abdurrahman Mas'ud mengatakan, pihaknya di Kementerian Agama sangat terbuka untuk meneruskan kajian dari hasil survei ini karena bisa menjadi alarm sekaligus mengambil langkah kebijakan bersama.

"Hasil survei ini menurut saya perlu dielaborasi. Selanjutnya mari duduk bersama dan hasil kajian ini jadikan pijakan mengambil langkah dengan konkret dalam mengantisipasi radikalisme," ujarnya.