3 Organisasi Ini Tuntut Pemerintah Alokasikan 10 Persen APBN untuk Desa
jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan tiga organisasi menuntut dana sepuluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa disalurkan ke daerah untuk desa.
Hal itu terungkap saat tiga organisasi menggelar peringatan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3).
Adapun, tiga organisasi itu ialah Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menuntut pemerintah lebih memerhatikan nasib desa dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk dusun.
"Jadi, sepuluh persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN," kata dia dalam sambutannya di acara, Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu.
Surta mengatakan sudah waktunya desa tidak dimarjinalkan dalam pembangunan di Indonesia agar rakyat tidak selalu berpikir ke kota demi meningkatkan kesejahteraan.
"Desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," katanya.
Selain menuntut soal anggaran, Surta menyebut pihaknya meminta pemerintah bisa menetapkan Hari Desa pada 15 Februari.
Ketum Apdesi Surta Wijaya bersama dua organisasi lainnnya menuntut pemerintah mengalokasikan 10 persen APBN untuk desa.
- Kinerja APBN On Track di Triwulan 1 2024, Penerimaan Bea Cukai Telah Capai Rp 69 T
- Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Pastikan Keberpihakan pada Wong Cilik
- Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan
- Konsolidasikan Kader PDIP, Hasto Singgung Rintangan Pertemuan Megawati-Jokowi
- Prabowo-Gibran Bakal Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Bamsoet Buka Suara
- Alhamdulillah, Ada Kabar Baik dari Sri Mulyani, tetapi Tetap Waspada