300 Ribu PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, Ditambah Keluarganya Sekitar 1,4 Juta

Kecamatan Sepaku di PPU dan Kecamatan Samboja di Kukar yang jadi ibu kota negara memiliki ketersediaan lahan yang memadai. Hadi Saputro menyatakan, Bappenas memaparkan pemindahan ibu kota negara tidak mengeluarkan anggaran pembebasan lahan.

Artinya, lahan ibu kota yang dipersiapkan adalah lahan milik negara. Di Kecamatan Sepaku dipastikan tidak ada taman hutan rakyat (Tahura). Untuk tahura hanya ada di kawasan Kukar yang berbatasan dengan Sepaku.

Meskipun belum diketahui titik pastinya lahan yang akan digunakan pemerintah pusat. Namun, lahan milik negara di Kecamatan Sepaku antara 180 ribu hektare hingga 200 hektare. Hadi Saputro menyatakan, lahan milik negara tersebut dikelola perusahaan atau melalui izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).

Salah satu pemilih hak pengusahaan hutan tersebut adalah PT ITCI Kartika Utama dan PT Balikpapan Forest Industry. Namun, belum bisa dipastikan lahan yang dikelola perusahaan tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan ibu kota negara. Namun, lahan dikelola swasta ini bisa sewaktu-waktu diambil alih oleh negara.

“Khusus di Kecamatan Sepaku HPH itu hampir 200 ribu hektare. Itu belum termasuk lahan garapan warga. Karena kajian pemindahan ibu kota tidak akan melaksanakan pembebasan lahan masyarakat. karena semua lahan yang digunakan milik negara. Waktu pemaparan bulan akhir 2018 ke Bappenas, kita ajukan kawasan HPH. Dalam HPH itu juga sudah terbentuk badan jalan dengan lebar 15 sampai 20 meter. Kalau itu masuk perencanaan ibu kota, tinggal diperlebar apakah itu 50 meter atau 100 meter, tergantung kebutuhan pemerintah pusat,” beber dia.

BACA JUGA: Lihat, Warga Dayak Paser Gelar Ritual Adat Dukung Pemindahan Ibu Kota

Setelah penetapan ibu kota, Pemkab PPU juga tengah memikirkan mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut dilakukan, agar secara umum, warga Benuo Taka memiliki bekal untuk menghadapi persaingan.

Setelah seluruh infrastruktur ibu kota rampung, diperkirakan 300 ribu pegawai pemerintah pusat bergeser dari Jakarta ke Kaltim.