3.120 PNS Belum Gajian

Selain itu, ia pun meyakinkan, alasan lainnya yakni beberapa kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan eksekutif yang menyangkut aturan juga belum diikuti.

“Sebagai contoh ditempatkannya dana Himpunan Majellis Taklim Bontang (HMTB) pada Sekretariat Daerah (Setda) yang di dalamnya ada undian umrah yang sudah dilaksanakan 2012 yang lalu. Ini jelas melanggar, karena HMTB  adalah ormas yang tidak boleh mendapatkan bantuan setiap tahun. Dan apa korelasinya HMTB melakukan undian umrah? Setahu saya, dulu pemerintah pernah melakukan undian bagi mereka yang berprestasi seperti pasukan kuning yang kena teguran BPK,” tegasnya.

Sehingga, kata Neni tidak ada alasan satu pun untuk Pemkot tidak membayar gaji PNS dan tenaga non PNS. “Kami dari DPRD meminta Pemkot untuk tidak menunda gaji PNS. Karena itu hak mereka. Apalagi, saat ini dana Silpa Bontang mencapai Rp 185 miliar,” katanya.

Sementara itu, saat dihubungi media ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bontang Siti Ngaisah mengaku tidak tahu apa-apa soal keterlambatan pembayaran gaji PNS. “Saya tidak tahu pasti. Karena, saya pribadi belum cek gaji saya. Tetapi, yang jelas, untuk gaji para PNS yang saat ini jumlahnya hampir 3.120 orang itu, DPPKA sepenuhnya yang tahu. Sedangkan untuk honor di masing-masing SKPD,” jelasnya.