4 Kementerian Tak Mampu Meyakinkan Pemda Memaksimalkan Formasi PPPK 2023

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 4 kementerian tidak mampu meyakinkan pemda untuk memaksimalkan formasi PPPK 2023.

Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya formasi PPPK guru 2023 yang diusulkan pemda, padahal hampir sebulan dilaksanakan rakor empat kementerian bersama pemda.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam 3 pekan ini intens melakukan koordinasi dan sinkronisasi.

Harapannya dengan rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah pemerintah daerah terkait pengajuan formasi guru dalam Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) 2023 akan ada perubahan.

"Rapat koordinasi dilaksanakan agar pemda bisa menambah jumlah formasi guru PPPK 2023," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam rakor pemenuhan formasi PPPK guru 2023 di Surabaya yang berlangganan hingga 25 Juni.

Dia mengapresiasi kerja sama antarkementerian dan pemerintah daerah karena berhasil meloloskan 544.292 ribu guru honorer menjadi ASN PPPK. Kolaborasi yang dibangun bersama memberikan hasil yang luar biasa.

"Kami mengapresiasi Panitia Seleksi Nasional dan pemerintah daerah karena ini pencapaian bersama,” kata Dirjen Nunuk.

Jumlah guru PPPK yang telah diangkat tersebut merupakan akumulasi dari seleksi periode 2021 dan 2022 dengan total formasi 825.281.