454 Tas 'Aburizal Bakrie' Disita
Senin, 01 Oktober 2012 – 09:25 WIB

DITAHAN: Calon jamaah haji Sidimpuan membawa tas berlambang Partai Golkar. Foto: Andri Ginting/Sumut Pos
MEDAN- Sebanyak 454 tas jinjing bertuliskan nama Aburizal Bakrie, disita Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi Medan, Minggu (30/9). Tas-tas itu disita karena memuat berwarna kuning, yang menjadi warna kebesaran salah satu partai politik. Atas penyitaan tersebut, para calon jamaah haji (calhaj) Kloter 10/MES asal Kota Padangsidimpuan selaku pembawa tas, tidak ada yang mengajukan keberatan. Dikatakannya, dari pengakuan sejumlah calhaj asal Sidimpuan, tas berwarna kuning tersebut dihadiahkan kepada para calhaj saat dalam tengah perjalanan menuju Ahmed.
Sekretaris PPIH 2012, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenagsu), Abd Rahman Harahap, saat meninjau kedatangan para calhaj dari Sidimpuan tersebut menjelaskan, sebanyak 454 calhaj asal Padangsidimpuan tiba di Asrama Haji Medan (Ahmed), Jalan Abdul Haris (AH) Nasution, Medan, Minggu (30/9) pagi pukul 09.30 WIB. Masing-masing calhaj membawa tas jinjing berwarna kuning, dengan tulisan: ’Ir Aburizal Bakrie sebagai Calon Presiden RI 2014’.
Melihat warna tas tersebut serta tulisan di atasnya, Rahman kontan meminta panitia segera mengumpulkan tas-tas dimaksud. “Kalau ada calon gubernur, wali kota, hingga capres yang ingin membagikan bantuan, silakan saja. Hanya jangan ada embel-embel partainya. Karena di sini calhaj ingin beribadah. Jadi jangan dipolitisir,” tegas Rahman saat dikonfirmasi.
Baca Juga:
MEDAN- Sebanyak 454 tas jinjing bertuliskan nama Aburizal Bakrie, disita Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi Medan, Minggu (30/9).
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026