5 Poin Sorotan Politikus Senior PD soal Honorer Dihapus, Ini Masalah Serius

5 Poin Sorotan Politikus Senior PD soal Honorer Dihapus, Ini Masalah Serius
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyampaikan pernyataan soal kebijakan tenaga honorer dihapus. Ilustrasi Foto: dok MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tentang penghapusan tenaga honorer menuai polemik.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan ikut menanggapi kebijakan tenaga honorer dihapus.

Berikut beberapa poin pernyataan Syarief Hasan terkait nasib tenaga honorer:

1. Tenaga honorer dihapus berpotensi melumpuhkan pelayanan publik

Syarief Hasan meminta pemerintah mengkaji kembali dan menyiapkan mitigasi atas penghapusan tenaga honorer yang mulai diberlakukan pada 28 November 2023.

Alasannya, tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik.

Misal di sektor pendidikan, sangat banyak tenaga pengajar di sekolah negeri berstatus honorer.

“Sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik, sehingga jika terjadi penghapusan, maka lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi,” ujar Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/6).

2. Tidak gampang honorer jadi ASN

Syarief berpendapat, pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini.

Setidaknya ada 5 poin pernyataan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan seputar kebijakan tenaga honorer dihapus. Monggo, disimak serius pendapat politikus senior PD..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News