5 Poin Sorotan Politikus Senior PD soal Honorer Dihapus, Ini Masalah Serius
jpnn.com, JAKARTA - Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tentang penghapusan tenaga honorer menuai polemik.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan ikut menanggapi kebijakan tenaga honorer dihapus.
Berikut beberapa poin pernyataan Syarief Hasan terkait nasib tenaga honorer:
1. Tenaga honorer dihapus berpotensi melumpuhkan pelayanan publik
Syarief Hasan meminta pemerintah mengkaji kembali dan menyiapkan mitigasi atas penghapusan tenaga honorer yang mulai diberlakukan pada 28 November 2023.
Alasannya, tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik.
Misal di sektor pendidikan, sangat banyak tenaga pengajar di sekolah negeri berstatus honorer.
“Sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik, sehingga jika terjadi penghapusan, maka lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi,” ujar Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/6).
2. Tidak gampang honorer jadi ASN
Syarief berpendapat, pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini.
Setidaknya ada 5 poin pernyataan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan seputar kebijakan tenaga honorer dihapus. Monggo, disimak serius pendapat politikus senior PD..
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Menteri Anas Tegaskan Seleksi CASN 2024 tidak Mungkin Ditunda
- Temui SBY, Sudaryono Dapat Restu Demokrat untuk Pilgub Jateng?
- Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Diumumkan Setelah Ombudsman Minta Penundaan
- Jumlah ASN di IKN Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS, Ini Datanya, Jauh Banget
- Menteri Anas Umumkan Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Penting!