5 Saran Ahli Seusai Pemerintah Menyetop PPKM

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan lima hal yang perlu dilakukan pemerintah seusai mencabut Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Prof Tjandra menyebutkan saran ini ditujukan agar angka kasus Covid-19 tetap terjaga.
Berikut lima saran Prof Tjandra untuk pengendalian Covid-19 seusai PPKM disetop:
1. Surveilan
Pemerintah perlu melanjutkan surveilan dengan cermat. Surveilan ini tidak hanya berdasarkan gambaran klinik tetapi juga dari laboratorium bahkan pada keadaan tertentu sampai ke pemeriksaan “whole genome sequencing". (WGS).
Guru Besar FKUI itu mencontohkan kegiatan surveilan ini seperti pengamatan terus menerus angka demam dengue sehingga di musim penghujan.
"Sehingga kasusnya bisa segera dapat diidentifikasi dan dicegah perluasannya," kata Prof Tjandra.
2. Kemudahan PCR dan antigen
Pemerintah perlu memperluas penyediaan dan kemudahan mengakses tes antigen dan PCR, apalagi tes ini sudah tidak diwajibkan lagi bagi orang-orang.
"Ada rencana untuk menyediakan alat test antigen di apotik, sementara kita tahu di banyak negara alat test antigen dapat dibeli di berbagai toko dan supermarket," kata dia.
Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan lima hal yang perlu dilakukan pemerintah seusai mencabut PPKM
- Gandeng Pfizer, AMPHURI Ingatkan Calon Jemaah Umrah & Haji Cegah Pneumonia dengan Vaksinasi
- Perlindungan Kesehatan, Prudential Gelar Vaksinasi untuk Karyawan dan Keluarga
- Kemenkes & Takeda Edukasi Pentingnya Pencegahan Dengue, Jangan Tunggu Wabah Datang
- Vaksinasi Hepatitis A Bagi Atlet Muda untuk Prestasi Lebih Gemilang
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Kemal Akbar Sebut Jemaah Haji dan Umrah Tetap Perlu Vaksinasi, Begini Alasannya