677 Honorer Siluman Terancam Diberhentikan

Surat edaran gubernur tersebut  berisikin enam poin penegasan. Salah satu poin disebutkan, pimpinan SKPD akan dikenai sanksi dengan segala resikonya, apabila masih menerima tenaga honorer. Sementara para honorer yang masih bekerja saat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pimpinan SKPD atau unit kerja di mana tenaga honorer tersebut berada. Pemprov, sebagaimana isi surat edaran gubernur,   tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi tenaga honorer. Selain itu, tenaga honorer tersebut tidak boleh menuntut menjadi PNS.  Gubernur juga menginstruksikan kepada pimpinan SKPD untuk mengevaluasi keberadaan  tenaga honorer di masing-masing SKPD. Apabila tenaganya tidak dibutuhkan lagi agar segera diberhentikan. (wat/fai)