8 Tuntutan Guru Honorer soal PPPK Disuarakan BKH PGRI, Wakil Rakyat Mendukung

8 Tuntutan Guru Honorer soal PPPK Disuarakan BKH PGRI, Wakil Rakyat Mendukung
Pengurus BKH PGRI saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Riau. Mereka mendesak seluruh guru honorer bisa menjadi PPPK pada 2023. Foto dok.BKH PGRI Riau for JPNN.com

Dia berharap semua guru honorer di Riau sudah tuntas diangkat PPPK 2023 dan tidak ada lagi yang tercecer.

Pemerintah harus ingat bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Mereka bertahun-tahun mengabdikan diri demi mencerdaskan anak bangsa dan berakhlak mulia.

"Alhamdulillah semua fraksi di Komisi V DPRD Riau mendukung penuh tuntutan aspirasi guru honorer diangkat PPPK 2023," kata tokoh muda pendidikan Riau ini.

3 Kebijakan Pemerintah soal PPPK 2023

Sebelumnya pada peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Menteri Nadiem mengungkapkan ada tiga kebijakan yang diambil pemerintah dalam perekrutan PPPK 2023, yaitu:

1. Jika pada Maret 2023 pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. 

2. Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN PPPK tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran PPPK hanya untuk guru PPPK tahun depan.

3. Anggaran PPPK akan ditransfer kepada pemda setelah guru honorernya diangkat.

Guru Honorer mengajukan delapan tuntunan soal PPPK yang disuarakan BKH PGRI. Upaya tersebut didukung para wakil rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News