9 Tahun DPD, Peran Belum Jelas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pusat Studi Pancasila pada Universitas Pancasila, Yudi Latif, mengatakan Bangsa Indonesia didirikan atas asas gotong-royong. Atas asas tersebut pula menurut Yudi, negara ini harus diurus dengan melibatkan daerah.

"Pendiri bangsa, Muhammad Hatta menetapkan asas gotong royong sebagai dasar berdirinya NKRI. Praktek yang membelokkan asas gotong-royong itu menjadi kewenangan segelintir orang di Jakarta, jelas-jelas menimbulkan banyak ironi," kata Yudi Latif, dalam acara Refleksi 9 tahun DPD RI, bertema "Penguatan DPD RI Sebagai Simpul Pembangunan Nasional", di gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (30/9).

Dikatakannya, selama rezim orde baru berkuasa, sentralisasi di seluruh lini kehidupan bangsa ini berlangsung sehingga NKRI jadi sangat sentralistik. "Akibatnya Jawa sangat menguasai negeri ini. Jadi tidak heran, Jawa terus yang jadi presiden. Ini paham perorangan dan tidak fair," tegas Yudi Latif.

Reformasi yang melahirkan otonomi daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Yudi, sesungguhnya satu-satunya upaya elegan untuk mengembalikan asas gotong-royong itu. Tapi DPR yang diisi oleh partai politik sama sekali tidak mau memberikan ruang bagi DPD.

"Pada usia sembilan tahun, kehadiran DPD antara ada dan tiada. Padahal untuk jadi anggota DPD dibutuhkan dukungan yang lebih banyak dibanding untuk jadi anggota DPR," ujarnya. (fas/jpnn)