9 Tuntutan DPP Konfederasi SARBUMUSI kepada Prabowo-Gibran di Hari Buruh

2. Pemerintah perlu memberikan subsidi sementara, keringanan pajak, atau stimulus bagi industri yang terdampak tarif ekspor agar dapat mempertahankan tenaga kerja dan mencegah gelombang PHK; 

3. Pemerintah dan sektor swasta harus menyediakan pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja yang terkena PHK agar mereka dapat beradaptasi dengan sektor baru seperti ekonomi digital dan energi hijau;

4. Diperlukan program jaminan sosial dan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk pekerja informal dan outsourcing yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi.  

"Konfederasi SARBUMUSI merekomendasikan pemerintah untuk menanggung jaminan sosial 20% pekerja yang dihitung dari pekerja pendapatan terendah dan rentan sehingga bisa memitigasi risiko jebakan kemiskinan berikutnya," kata Presiden DPP Konfederasi SARBUMUSI H. Irham Ali Saifuddin, M.A. dalam pernyataan sikapnya, Kamis (1/5/2025).

5. Pemerintah harus mempermudah perizinan dan memberikan kepastian hukum untuk mendorong investasi domestik yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal; 

6. Deregulasi yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo yang fokus pada daya tarik investasi dan bisnis berkelanjutan yang juga beriorientasi pada kesejahteraan buruh. 

"Deregulasi harus dipastikan steril dari penunpang gelap kebijakan sebagaimana proses dibuatnya Omnibus Cipta Kerja di masa lalu," terang Sekretaris Jenderal DPP Konfederasi SARBUMUSI Syaefuddin Ahrom Al-Ayubbi, M.Si.

 7. Pemerintah harus fokus pada pengembangan keterampilan kerja dan vokasi untuk memfasilitasi kompetensi pekerja agar berdaya saing dan menjadi daya tarik investasi;